PGRI Kab.Bekasi
Program
Pengurus Harian
Struktur Organisasi
Program Kabupaten
Kalender PGRI
Kegiatan Sosial
Artikel dari Anda
Berita dari PGRI
Data Anggota
Jurnal ttg PGRI
Brankas Foto Kita
Hidup PGRI!!!!
sifinter

Program Kerja PGRI Kabupaten Bekasi

Masa bakti XXIII Tahun 2025-2030
202520262027202820292030
No. Tahun Rekomendasi Nama Kegiatan Pelaksana Bulan Progres
1 2026 Mengadakan Pelatihan pengisian SKP bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui media online dengan perwakilan 5 orang kepala sekolah dan 5 orang guru dari setiap cabang. Pelatihan pengisian SKP bagi Guru dan Kepala Sekolah. Ketua Bidang Penegakkan Kode Etik dan Advokasi Mei rencana
2 2026 Pelatihan penghitungan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bagi guru melalui pelatihan online dengan perwakilan masing-masing cabang maksimal 5 orang dengan sasaran Guru Utusan Cabang  Pelatihan perhitungan Angka Kredit Guru Ketua Bidang Penegakkan Kode Etik dan Advokasi Maret - Srptember rencana
3 2026 Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan dengan sasaran : Ketua MGMP mata Pelajaran dan ketua gugus Bekerjasama dengan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan, mendorong optimalisasi tupo Ketua Bidang Penegakkan Kode Etik dan Advokasi Mei rencana
4 2026 Pembentukan dan pengelolaan jurnal Cabang PGRI yang terakreditasi dengan sasaran Pengurus PGRI Kabupaten Bekasi Fasilitasi kegiatan profesi dalam pengembangan kompetensi Ketua Bidang Penegakkan Kode Etik dan Advokasi April rencana
5 2026 Menyelenggarakan Pelatihan  Bidang Pengembangan Profesi  Pengurus Cabang PGRI dengan sasaran : Pengurus PGRI se Kabupaten Bekasi Peningkatan kompetensi bidang pengembangan profesi. Ketua Bidang Penegakkan Kode Etik dan Advokasi Maret rencana
6 2026 Rapat sosialisasi persyaratan kenaikan pangkat dan tata cara usulan kenaikan pangkat dari golongan III a sampai kepada Golongan IV d dengan pola zoom meeting perwakilan guru masing-masing cabang maksimal 5 orang. Sosialisasi syarat dan tata cara usulan kenaikan pangkat bagi Guru PNS Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan November rencana
7 2026 Penyusunan, menganalisis, dan menginventarisir kerja sekbid Pengembangan Karier dengan sasaran : Pengurus bidang pengembangan karier Menyusun program kerja sekbid pengembangan karier. Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan September rencana
8 2026 Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan dengan sasaran : Pengurus dan anggota bidang APKS  Bekerjasama dengan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan, mendorong optimalisasi tupo Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Oktober rencana
9 2026 Pembentukan dan pengelolaan jurnal Cabang PGRI yang terakreditasi dengan sasaran : Pengurus dan anggota bidang peningkatan profesi Fasilitasi kegiatan profesi dalam pengembangan kompetensi Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Juni rencana
10 2026 Menyelenggarakan Pelatihan/ Diklat Penyusunan E-Kinerja dan Platform Merdeka Mengajar dengan sasaran : Anggota PGRI perwakilan cabnag/cabang khusus se kabupaten Bekasi Peningkatan kompetensi bidang pengembangan profesi. Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan April rencana
11 2026 Menyelenggarakan Pelatihan  Bidang Pengembangan Profesi  Pengurus Cabang PGRI dengan sasaran Pengurus Cabang/cabang khusus Peningkatan kompetensi bidang pengembangan profesi. Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Maret rencana
12 2026 Terlaksananya forum organisasi di Cabang PGRI  se-Kabupaten Bekasi dengan sasaran Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus se Kabupaten Bekasi Pelaksanaan Forum Organisasi Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi Mei-Agustus-Oktober rencana
13 2026 Pembentukan cabang khusus di tingkat SMA/SMK  untuk lingkup Kabupaten Bekasi dengan sasaran Guru dan tenaga kependidikan SMA dan SMK di Kabupaten Beksi Mengoptimalkan penarikan iuran anggota di SMA/SMK Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi Juni rencana
14 2026 Verifikasi dan optimalisasi rekruitment anggota baru baik guru baru ASN, Guru Honorer, dan tenaga kependidikan di tingkatan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di lingkungan Dinas Pendidikan yang berbasis online (SIK) maupun offline dengan sasaaran Guru dan tenaga kependidikan yang baru diangkat ASN Verifikasi jumlah anggota PGRI pada masing-masing cabang Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi Mei rencana
15 2026 Membentuk SLCC PGRI Kab.Bekasi dengan sasaran Pengurus Kabupaten PGRI Bekasi Membentuk Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI Kab.Bekasi Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi April rencana
16 2026 Menyelenggarakan forum-forum resmi organisasi di lingkungan PGRI Kab. Bekasi sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART, seperti KONKERKAB, RAPIMKAB, Rapat Pleno, Rapat Konsultasi, dan rapat-rapat incidental lainnya yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan Strategi peningkatan kinerja Pengurus Kabupaten PGRI dan Cabang Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi April rencana
17 2026 Penerbitan kelengkapan Anggota PGRI dengan sasaran kegiatan Aggota PGRI yang sudahterdaftar dan belum memiliki kartu anggota Melayani pengadaan KTA PGRI bagi anggota yang memerlukan (Cabang PGRI yang belum dapat mencetak send Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi Maret rencana
18 2026 Mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan dan mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan dan mengundangkan Peraturan Daerah Pengurus harian rencana
19 2026 Mendorong Pemerintah agar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan secara konsisten. Setiap periode penugasan berlangsung selama 4 tahun. Guru ASN diberi penugasan untuk 1 (satu) periode awal dan dapat ditugaskan kembali untuk periode kedua dan ketiga setelah mengikuti pelatihan sertifikasi tertentu, sehingga total menjadi 3 periode Mendorong Pemerintah agar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Pengurus harian rencana
20 2026 Mendorong Pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya inovatif guru dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, atau penelitian Mendorong Pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya inovatif guru dalam Pengurus harian rencana
21 2026 PGRI menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum atau tindakan kekerasan, ancaman, atau perlakuan tidak adil PGRI menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum Pengurus harian rencana
22 2026 Mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan agar tercipta suasana aman dan nyaman bagi pengelola satuan pendidikan dari rongrongan, ancaman, intimidasi, dan praktik pemaksaan kehendak oleh kekuatan di luar pendidikan yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan pendidikan Mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan agar tercipta suasana aman dan nyaman bagi pengelola sa Pengurus harian rencana
23 2026 Mendorong pemerintah untuk melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja atau sanksi yang tidak sesuai dengan mekanisme dan kode etik profesi, serta jaminan hak dan kewajiban profesi Mendorong pemerintah untuk melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja atau sanksi yang tidak sesu Pengurus harian rencana
24 2026 Mendorong Pemerintah untuk melindungi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain Mendorong Pemerintah untuk melindungi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif Pengurus harian rencana
25 2026 Merekomendasikan penguatan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) di tingkat pusat dan daerah, yang bertugas memberikan saran, pertimbangan, dan menegakkan disiplin serta etika profesi guru Merekomendasikan penguatan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) di tingkat pusat dan daerah Pengurus harian rencana
26 2026 Memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian, untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas dan penanganan kasus yang bijak terhadap guru Memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), termasuk melalui nota kesepaham Pengurus harian rencana
27 2026 Mendorong agar RUU Perlindungan Guru masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan, untuk memberikan kepastian dan kenyamanan hukum bagi para pendidik dalam menjalankan tugasnya Mendorong agar RUU Perlindungan Guru masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera d Pengurus harian rencana
28 2026 Mendesak penuntasan masalah guru honorer, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, dengan memberikan kepastian kerja dan status yang jelas Mendesak penuntasan masalah guru honorer, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, dengan memb Pengurus harian rencana
29 2026 Mendesak penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Guru sebagai lex specialis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam bertugas Mendesak penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Guru sebagai lex specialis untuk menj Pengurus harian rencana
30 2026 Mendorong disparitas hak yang diterima guru PPPK dan mendesak pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru dan memberikan apresiasi yang sewajarnya. Mendorong disparitas hak yang diterima guru PPPK dan mendesak pemerintah untuk memastikan kesejahter Pengurus harian rencana
31 2026 Mendorong penuntasan masalah penempatan guru prioritas 1 (P1), P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK Mendorong penuntasan masalah penempatan guru prioritas 1 (P1), P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK Pengurus harian rencana
32 2026 PGRI secara konsisten menyuarakan aspirasi agar guru dan tenaga kependidikan PPPK dapat beralih status menjadi ASN PNS tanpa persyaratan seleksi atau tes dan tanpa batasan usia tertentu, untuk menjamin kepastian karir dan hak pensiun PGRI secara konsisten menyuarakan aspirasi agar guru dan tenaga kependidikan PPPK dapat beralih s Pengurus harian rencana
33 2026 Merekomendasikan penyesuaian tunjangan guru sertifikasi di sekolah swasta agar setara dengan tunjangan ASN Merekomendasikan penyesuaian tunjangan guru sertifikasi di sekolah swasta agar setara dengan tunj Pengurus harian rencana
34 2026 Menuntut penyesuaian tunjangan guru sertifikasi swasta (yang lolos PPPK) agar setara dengan ASN. Guru PPPK yang memiliki sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi yang besarannya setara dengan satu kali gaji pokok Menuntut penyesuaian tunjangan guru sertifikasi swasta (yang lolos PPPK) agar setara dengan ASN. Pengurus harian rencana
35 2026 Memastikan tunjangan Profesi Guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan transparan serta pendistribusiannya tepat waktu dan tepat jumlah Memastikan tunjangan Profesi Guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan transparan serta pendistri Pengurus harian rencana
36 2026 Mendorong Pemerintah agar dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas memuat aturan tentang Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi Mendorong Pemerintah agar dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas memuat aturan tentang Tunjangan Pengurus harian rencana
37 2026 Mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang sampai saat ini belum selesai Mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang sampai s Pengurus harian rencana
38 2026     Mendesak Pemerintah agar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT PGRI setiap tanggal 25 November sesuai dengan Penetapan Hari Guru Nasional (HGN) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 78 Tahun 1994, yang bertepatan dengan hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945, sebagai bentuk penghormatan atas jasa guru dan perjuangan PGRI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; Mendesak Pemerintah agar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dilaksanakan bersamaan dengan peringata Pengurus harian dilaksanakan belum mencapai target
39 2026 Mendorong Pemerintah untuk secara aktif mensosialisasikan, memfasilitasi para guru agar memasuki organisasi profesi guru yang memiliki legalitas, keanggotaan, pengurus, dan fasilitas yang jelas serta nyata perjuangannya, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 pasal 41 ayat (3) yang menyatakan “guru wajib menjadi anggota organisasi profesi”; serta mendapat pengakuan dan perlakuan seluruh warga guru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Jawa Kabupaten Bekasi Mendorong Pemerintah untuk secara aktif mensosialisasikan, memfasilitasi para guru agar memasuki org Pengurus harian rencana
40 2026      Dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan strategis mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, hendaknya Pemerintah Daerah melibatkan secara aktif PGRI Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sesuai dengan semangat Status of Teachers hasil Konferensi Antar-Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s.d. 5 Oktober 1966 di Paris yang menyatakan bahwa “organisasi guru harus diakui sebagai satu kekuatan yang dapat memberikan sumbangan yang besar kepada kemajuan pendidikan dan oleh karenanya harus diikutsertakan dalam menentukan kebijakan pendidikan”; Pemerintah Daerah melibatkan secara aktif PGRI Kabupaten Bekasi. Pengurus harian rencana
41 2025 Terwujudnya kerjasama dengan PB. PGRI, Cabang dan Lembaga Bantuan Hukum.Terbentuknya Susunan Pengurus Dewan Kehormatan Kode Etik Guru Indonesia PGRI Kabupaten Bekasi.Memiliki ruangan khusus LKBH PGRI Kabupaten Bekasi.Terdokumentasinya SOP pedoman Kode Etik Guru Indonesia.Terdokumentasinya SOP pedoman Pemberian / Pendampingan Bantuan Hukum.Terdokumentasinya SOP pelaksanaan Advokasi.Anggota PGRI merasa terlindungi dari Permasalahan Hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.Memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakkan Kode Etik, Bantuan Hukum, Advokasi, dan Perlindungan Profesi. Kerjasama dan terekomndsinya SOP Ketua Bidang Penengakkan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Kondisional dilaksanakan dan sukses
42 2025 Menyusun program kerja, rapat konsultasiMemfasilitasi pengatan PermenpanRB 8/2021, Membina, membekali, dan memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui raker, dan sejenisnya.Melakukan kerjasama dengan instansi lain. Memotivasi, menginspirasi, dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan karier Ketua Bidang Pengembangan Karier Kondisional dilaksanakan dan sukses
43 2025 Pelatihan  Bidang Pengembangan Profesi  Pengurus Cabang PGRIPembentukan asosiasi profPelatihan  Digital bagi Pengurus Cabang PGRIesi guru di Tingkat Cabang PGRIPembentukan dan pengelolaan  jurnal Cabang PGRI terakreditasi. Pelatihan-pelatihan Ketua bidang Pengembangan danProfesi Kondisional tidak dilaksanakan
44 2025 Melayani pengadaan KTA PGRI bagi anggota yang memerlukan (Cabang PGRI yang belum dapat mencetak sendiri).Menyelenggarakan forum-forum resmi organisasi di lingkungan PGRI Kab. Bekasi sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART, seperti KONKERKAB, RAPIMKAB, Rapat Pleno, Rapat Konsultasi, dan rapat-rapat incidental lainnya yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan.Melakukan konsolidasi terhadap seluruh pengurus khususnya seluruh sekbid Kaderisasi Organisasi Cabang.Menyelenggarakan pelatihan tentang manajemen/tata kelola organisasi PGRI pada setiap jenjang Keorgnisasian dan kaderisasi Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Maret dilaksanakan dan sukses
45 2025 Pelatihan kepemimpinan, seminar, advokasi, legislatif, eksekutif Pelatihan kepemimpinan Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Perlindungan Hukum Maret dilaksanakan dan sukses
46 2025 Rapat pleno pengurus, Penyelenggaraan HUT PGRI dan HGN, Rapat koordinasi dengan instansi lain, Konkernas, Rapimpnas, Transport peliputan organisasi. Program pembinaan dan pengembangan organisasi Pengurus Harian Kondisional dilaksanakan dan sukses
47 2025 Mengikuti undangan Konferensi Nasional, KonkerProv, Rapat pimpinan, dan undangan lainnya Mengikuti kegiatan Pengurus Provinsi dan PB Pengurus Harian Kondisonal dilaksanakan dan sukses
48 2025 Rapang pengurus harian, Rapat dengan ketua bidang dan Anak Lembaga, Rapat koordinasi dengan Pengurus Cabang Belanja pegawai Ketua Harian Setiap bulan dilaksanakan dan sukses
49 2025 Transport pengurus, Seragam Organisasi Belanja pengurus Ketua Harian Oktober dilaksanakan dan sukses
50 2025 Pemeliharaan gedung, gaji karyawan, listik, internet, air, kebersihan, perlengkapan dapur, tamu Sarana dan prasarana Pengurus Harian Setiap bulan dilaksanakan dan sukses