Ketua Perempuan PGRI

• Pemerintah Daerah melibatkan secara aktif PGRI Kabupaten Bekasi.
  Waktu Kegiatan : 2026
       Dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan strategis mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, hendaknya Pemerintah Daerah melibatkan secara aktif PGRI Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sesuai dengan semangat Status of Teachers hasil Konferensi Antar-Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s.d. 5 Oktober 1966 di Paris yang menyatakan bahwa “organisasi guru harus diakui sebagai satu kekuatan yang dapat memberikan sumbangan yang besar kepada kemajuan pendidikan dan oleh karenanya harus diikutsertakan dalam menentukan kebijakan pendidikan”;
• Mendorong Pemerintah untuk secara aktif mensosialisasikan, memfasilitasi para guru agar memasuki org
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah untuk secara aktif mensosialisasikan, memfasilitasi para guru agar memasuki organisasi profesi guru yang memiliki legalitas, keanggotaan, pengurus, dan fasilitas yang jelas serta nyata perjuangannya, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 pasal 41 ayat (3) yang menyatakan “guru wajib menjadi anggota organisasi profesi”; serta mendapat pengakuan dan perlakuan seluruh warga guru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Jawa Kabupaten Bekasi
• Mendesak Pemerintah agar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dilaksanakan bersamaan dengan peringata
  Waktu Kegiatan : 2026
      Mendesak Pemerintah agar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT PGRI setiap tanggal 25 November sesuai dengan Penetapan Hari Guru Nasional (HGN) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 78 Tahun 1994, yang bertepatan dengan hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945, sebagai bentuk penghormatan atas jasa guru dan perjuangan PGRI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
• Mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang sampai s
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang sampai saat ini belum selesai
• Mendorong Pemerintah agar dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas memuat aturan tentang Tunjangan
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah agar dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas memuat aturan tentang Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi
• Memastikan tunjangan Profesi Guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan transparan serta pendistri
  Waktu Kegiatan : 2026
  Memastikan tunjangan Profesi Guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan transparan serta pendistribusiannya tepat waktu dan tepat jumlah
• Menuntut penyesuaian tunjangan guru sertifikasi swasta (yang lolos PPPK) agar setara dengan ASN.
  Waktu Kegiatan : 2026
  Menuntut penyesuaian tunjangan guru sertifikasi swasta (yang lolos PPPK) agar setara dengan ASN. Guru PPPK yang memiliki sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi yang besarannya setara dengan satu kali gaji pokok
• Merekomendasikan penyesuaian tunjangan guru sertifikasi di sekolah swasta agar setara dengan tunj
  Waktu Kegiatan : 2026
  Merekomendasikan penyesuaian tunjangan guru sertifikasi di sekolah swasta agar setara dengan tunjangan ASN
• PGRI secara konsisten menyuarakan aspirasi agar guru dan tenaga kependidikan PPPK dapat beralih s
  Waktu Kegiatan : 2026
  PGRI secara konsisten menyuarakan aspirasi agar guru dan tenaga kependidikan PPPK dapat beralih status menjadi ASN PNS tanpa persyaratan seleksi atau tes dan tanpa batasan usia tertentu, untuk menjamin kepastian karir dan hak pensiun
• Mendorong penuntasan masalah penempatan guru prioritas 1 (P1), P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong penuntasan masalah penempatan guru prioritas 1 (P1), P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK
• Mendorong disparitas hak yang diterima guru PPPK dan mendesak pemerintah untuk memastikan kesejahter
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong disparitas hak yang diterima guru PPPK dan mendesak pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru dan memberikan apresiasi yang sewajarnya.
• Mendesak penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Guru sebagai lex specialis untuk menj
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendesak penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Guru sebagai lex specialis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam bertugas
• Mendesak penuntasan masalah guru honorer, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, dengan memb
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendesak penuntasan masalah guru honorer, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, dengan memberikan kepastian kerja dan status yang jelas
• Mendorong agar RUU Perlindungan Guru masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera d
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong agar RUU Perlindungan Guru masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan, untuk memberikan kepastian dan kenyamanan hukum bagi para pendidik dalam menjalankan tugasnya
• Memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), termasuk melalui nota kesepaham
  Waktu Kegiatan : 2026
  Memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian, untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas dan penanganan kasus yang bijak terhadap guru
• Merekomendasikan penguatan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) di tingkat pusat dan daerah
  Waktu Kegiatan : 2026
  Merekomendasikan penguatan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) di tingkat pusat dan daerah, yang bertugas memberikan saran, pertimbangan, dan menegakkan disiplin serta etika profesi guru
• Mendorong Pemerintah untuk melindungi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah untuk melindungi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain
• Mendorong pemerintah untuk melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja atau sanksi yang tidak sesu
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong pemerintah untuk melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja atau sanksi yang tidak sesuai dengan mekanisme dan kode etik profesi, serta jaminan hak dan kewajiban profesi
• Mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan agar tercipta suasana aman dan nyaman bagi pengelola sa
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan agar tercipta suasana aman dan nyaman bagi pengelola satuan pendidikan dari rongrongan, ancaman, intimidasi, dan praktik pemaksaan kehendak oleh kekuatan di luar pendidikan yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan pendidikan
• PGRI menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum
  Waktu Kegiatan : 2026
  PGRI menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum atau tindakan kekerasan, ancaman, atau perlakuan tidak adil
• Mendorong Pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya inovatif guru dalam
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya inovatif guru dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, atau penelitian
• Mendorong Pemerintah agar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah agar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan secara konsisten. Setiap periode penugasan berlangsung selama 4 tahun. Guru ASN diberi penugasan untuk 1 (satu) periode awal dan dapat ditugaskan kembali untuk periode kedua dan ketiga setelah mengikuti pelatihan sertifikasi tertentu, sehingga total menjadi 3 periode
• Mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan dan mengundangkan Peraturan Daerah
  Waktu Kegiatan : 2026
  Mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan dan mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan